Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah
PASCA-PENGKHIANAT mengubah dan mengganti UUD 1945, sekaligus mencerabut Pancasila sebagai sumber hukum UUD 1945 dan peraturan-undangan. Sejak itu muncullah rentetan atau lahirnya Presiden dalam kendali radar asing terutama AS dan Cina.
SBY sebagai Presiden pertama pelaksana UUD palsu, berkuasa sejak tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014 memiliki sejarahnya sendiri. Karena sejak akan naik sampai menjadi Presiden sudah dalam pantauan dan kendali AS.
Berawal dari rekayasa terjadi keributan pikuk meledak Bom Bali I dan II, selanjutnya berbagai bom meletus di Indonesia seiring dengan terbentuknya Densus 88. Saat itu Abu Bakar Ba’asyir dituding terlibat di dalamnya.
Presiden Megawati yang masih menolak permintaan AS untuk menangkap Abu Bakar Ba’asyir.
Maka dengan manuver intelijen CIA (yaitu dengan strategi menguasai media dan sebar uang) akhirnya Megawati terguling dan digantikan SBY, tentunya SBY harus tunduk kepada AS. SBY yang sudah dalam kendali AS dengan sigap menerima permintaan AS tersebut demi mencapai RI -1 yang menjanjikan dukungan AS.
Sejak itu. 2004, secara bersamaan SBY menjadi Presiden RI, Jokowi menjadi Walikota Solo sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. SBY memberikan instruksi kepada Walikota Solo untuk membantu CIA dalam operasi penangkapan Abu Bakar Ba’asyir di pesantren Ngruki, Kabupaten Sukoharjo, yang berbatasan dengan Kota Solo.
Dari masuknya Jokowi masuk radar kendali AS bersama SBY. Selama pelaksanaan misi AS dengan CIA nya kemudian Walikota Solo ini dikenal oleh para pejabat AS antara lain Menlu Condoliza Rice serta penggantinya Hillary Clinton, yang dua-duanya sempat berkunjung ke Solo juga untuk meninjau pelaksanaan operasi CIA dalam rangka rencana nyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir.
Saat itu AS sudah berpikir bahwa SBY (yang dianggap setia terhadap AS) maksimal hanya bisa berkuasa sampai akhir tahun 2014 (mengingat Konstitusi RI).
Sehingga AS harus mencari pengganti SBY pada akhir tahun 2014 yang lebih setia. Akhirnya AS lebih memilih Jokowi untuk diproyeksikan sebagai Presiden RI diakhir tahun 2014. Dengan harapan tentunya di bawah Jokowi semua kepentingan AS di Indonesia aman.
Mulai saat itu AS men-setting “road map” Jkw dari hanya sebagai Walikota, menuju RI 1. Saat itu AS menugaskan mantan Jenderal seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Hendropriyono mendampingi Walikota Solo ini dengan melalui “modus” pura-pura bekerja sama dalam bisnis meubel keluarga Jokowi.
Dari dalamnya Jokowi mengenal macam – rekayasa politik hitam. Ketika Jokowi mulai mempopulerkan Sang Walikota Solo. CIA membuat manuver seolah-olah Walikota Solo ini, dalam kompetisi dunia, digambarkan sebagai walikota terbaik di dunia, dan dihembus melalui majalah Time serta media kelas dunia lainnya.
Di dalam negeri, CIA membayar Metro TV, Kompas, Tempo dll., untuk mem “meledakkan” Jokowi sehingga menjadi “Media Darling” dan populer di tengah masyarakat Indonesia. Akhirnya berhasil mengorbitkan Jokowi menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI.
Megawati pun tersingkir dengan “modus” Lembaga Survey ( padahal Lembaga-lembaga Survey itu adalah binaan dan dibayar oleh CIA ) semua itu hanyalah sandiwara.
Meskipun akhirnya Jokowi juga “membajak” Megawati untuk lebih loyal ke Tiongkok. Dan Tiongkok kemudian memanfaatkan Jokowi untuk menargetkan keberhasilan OBOR dengan Strategi “infrastruktur” dan pengerahan secara hebat Tenaga Kerja Tiongkok ke Indonesia.
Ternyata AS dan RRC secara kompak menerapkan Ideologi Freemasonry ( penggabungan kekuatan Kapitalis dan Komunis ) dengan Sandiwara seolah-olah AS kontra Tiongkok padahal masih satu tujuan juga untuk “menguasai” Indonesia!!!
Sampai disini bisa dipahami?
Rentetan waktu yang sama saat SBY berkuasa dan Pratikno sebagai rektor UGM diduga tergelincir rekayasa ijazah palsu Jokowi bagian untuk melengkapi rekayasa Jokowi sebagai calon Presiden RI. Persyaratan minimal SMA merembet pada ijazah S.1 dari UGM.
Sangat mungkin di belakang Ijasah Palsu Jokowi adalah Amerika Serikat juga. Patut diduga lewat Pratikno, Rektor UGM.
Kapan ijazah palsu di buat harus dijelaskan dari izin Jokowi dari UGM 1985.
Jokowi mulai menjabat sebagai Wali Kota Solo atau Surakarta pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012, masih menggunakan gelar Doktorandus ( Drs ).
Setelah itu, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 20 Oktober 2014 , berakhir Jumat, 21 Juni 2024.
Pratikno terpilih menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada untuk periode 2012 hingga 2017. Namun, Pratikno menanggalkan jabatannya pada tahun 2014, karena ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Rentang waktu kelulusan S.1 , Jokowi tahun 1985 sampai tahun 2012 memakan waktu 27 tahun. Gelar Drs berubah menjadi Insinyur ( Ir ) setelah menjadi Presiden dan Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara.
“Kesimpulan sementara sangat mungkin dugaan Ijazah palsu Jokowi dibuat semasa Pratikno sebagai Rektor UGM.Tetapi rencana rekayasa dari pemilik skenario ( CIA – AS ) telah di persiapkan jarak jauh satu paket dengan rekayasa Jokowi akan menjadi Gubernur DKI dan akhirnya menjadi Presiden”_.
Pernyataan dugaan ijazah palsu, sesuai kepentingan politik AS dan Cina sudah tidak berkepentingan lagi, Jokowi akan lepas sebagai sampah.
Skenario lanjutan kendali kekuatan asing masih berlangsung dengan kendali AS dan Cina (menerapkan Ideologi Freemasonry ( penggabungan kekuatan Kapitalis dan Komunis ), di landmarki Prabowo akan di halangi jangan sampai Indonesia kembali pada Pancasila dan UUD 45. (*)
Discussion about this post